BAB I
PEMBAHASAN
A. Definisi Birokrasi
Birokrasi
yang dalam bahasa inggris disebut bureaucracy berasal dari dua kata yaitu
“bureau” yang artinya meja dan “ cratein” berarti kekuasaan .jadi maksudnya kekuasaan
yang berada pada orang-orang yang
dibelakang meja. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “birokrasi
“ artinya sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena
telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan , cara bekerja atau susunan
pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku – likunya.
Menurut
Pryudi Atmosudirdjo dalam Harbani Pasolong(2007: 67) mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti yaitu (1)
birokrasi sebagai suatu tipe organisasi tertentu, (2) birokrasi sebagai system
(3)birokrasi sebagai jiwa kerja
Budi
Setiono dalam Harbani Pasolong ( 2007:74 ) ,membagi empat teori birokrasi yaitu
:
1.Teori
Rasional Administrative Model(RAM)
Dikemukakan oleh weber yang menyatakan bahwa
birokrasi yang ideal ialah birokrasi yang berdasarkan pada system peraturan
yang rasional sebagai organisasi social yang diandalkan ,terukur dan dapat diprediksikan
dan efisien.
2.
Teori Power Blok Model (PBM)
Teori yang berdasarkan pemikiran bahwa
birokrasi merupakan alat penghalang atau
blok rakyat dalam melaksanakan kekuasaan.
3.Teori
Bureaucrati Oversupply Model (BOM)
Yaitu
teori berbasis pada pemikiran ideology liberalism yang muncul pada tahun
1970-an ,oleh William niskanen dalam buku representative
government(1971),sebagai respon terhadap teori birorasi weber maupun teori
marx,. Teori ini juga banyak pembahasan ahli
politik seperti konsep reinventing government ,new public management ,
public choise teory,managerialism, teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi
dikurangi dan peran yang selama ini dilakukan hendaknya di delegasikan kepada
sector swasta ( privat sector) dan mekanisme pasar.
4. Teori
New Public Service(NPS).
Teori
NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk pada kepada
apapun suara rakyat ,sepanjang suara itu rasioanal dan legimate secara
normative dan konstitusional sebab birokrasi menjalankan tugas sebagai pelayan
public.
B. Dimensi Birokrasi Organisasi
Dimensi birokrasi organisasi yang dikemukakan oleh WEBER
merupakan bentuk ideal dari organisasi birokratis, yaitu:
1. Adanya pengeturan maupun keorganisasian
fungsi-fungsi resmi yang saling terkait, oleh aturan, yang menjadikan
fungsi-fungsi resmi itu suatu kesatuan yang utuh. Peraturan dan prosedur
operasi yang baku (standar operating procedures) menyebabkan kegiatan
organisasi dapat dilaksanakan dengan cara rutin dan pasti
2. Adanya pembagian kerja yang jelas dalam
organisasi, setiap anggota organisasi mempunyai tugas yang jelas dan juga
mempunyai dan juga wewenang (otoritas) yang seimbang dengan tugas yang harus
dijalankan.
3. Adanya pengorganisasian yang mengikuti
prinsip hirarki, yaitu tingkatan yang lebih rendah diawasi dan diatur oleh
tingkatan yang lebih tinggi, sehingga tersusun suatu hirarki otoritas dan
tingkatan yang tertinggi hingga tingkatan terendah dalam organisasi. Susunan
hirarki otoritas itu dinamakan juga rangkaian pemerintah (chain of command)
4. Adanya system penerimaan dan penempatan
karyawan (anggota organisasi) yang didasarkan kemampuan teknis, tanpa
memperhatikan sama sekali koneksi, hubungan keluarga maupun favoritism
5. Adanya pemisahan antara pemilikan alat
produksi maupun administrasi dari kepemimpinan organisasi.
6. Adanya objektivitas dalam melaksanakan
tugas yang berkaitan dengan suatu jabatan dalam organisasi
7. Kegiatan administrasi, keputusan-keputusan
dan peraturan dalam organisasi selalu dituangkan dalam bentuk tertulis.
Kebanyakan dimensi
tersebut tampak dijalankan oleh banyak organisasi yang ada disekeliling kita,
hirarki otoritas, pembagian tugas dan penggunaan dokumen tertulis.
Pada umumnya pengaruh
dari ukuran organisasi terhadap tingkat birokrasi dibagi menjadi 2, yaitu:
organisasi besar dan organisasi kecil. Terutama perbedaan pada beberapa dimensi
dari strukturnya seperti:
1. Formalisasi
Organisasi besar prosedur
formal memberikan kesempatan bagi pimpinan untuk melakukan pengawasan yang
impersonal terhadap karyawannya. Sedangkan pada organisasi kecil pengawasan
terhadap karyawan dapat dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan
karena karyawan yang perlu diperhatikan jumlahnya tidak besar.
2. Sentralisasi
Sentralisasi
menunjukkan tingkatan dalam organisasi yang diberikan wewenang untuk mengambil
keputusan. Pada organisasi yang mempunyai tingkat sentralisasi yang tingkat
keputusan-keputusan pada umumnya dibuat hanya pada puncak organisasi. Jika
organisasi mempunyai tingkat sentralisasi rendah keputusan yang serupa dapat
diambil pada tingkatan yang lebih rendah. Pada organisasi besar tingkat
sentralisasi lebih rendah dari pada organisasi kecil.
3. Kompleksitas
Kompleksitas mencangkup
kompleksitas vertical yang menunjukkan jumlah tingkatan dalam organisasi, dan
kompleksitas horizontal menunjukkan banyaknya bagian dari organisasi.
Organisasi besar ternyata menunjukkan tingkat komplesitas yang lebih besar dari
pada organisasi organisasi kecil.
4. Rasio Administratif
Rasio administrative
yaitu perbandingan jumlah anggota kelompok pimpinan terhadap jumlah keseluruhan
anggota organisasi. Pada organisasi kecil rasio administratifnya rendah,
berarti bahwa jumlah pimpinan dalam organisasi kecil sebanding dengan kegiatan
yang harus diselesaikan. Pada organisasi besar diperlukan lebih komunikasi
sehingga memerlukan petugas yang lebih banyak.
C. Kriteria Birokrasi Organisasi
Weber
dalam Harbani Pasolong ( 2007 : 72 ), menyusun karakteristik birokrasi menjadi
7, sebagai berikut:
1.
Spesialisasi pekerjaan , yaitu semua pekerjaan dilakukan dalam
kesederhanaan,rutinitas ,dan mendefinisikan tugas dengan baik.
2.
Hierarki kewenangan yang jelas, yaitu sebuah struktur multi tingkat yang
formal,dengan posisi hierarki atau
jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada dibawah
supervise dan control dari yang lebih tinggi.
3.
Formalisasi yang tinggi , yaitu semua anggota organisasi diseleksi dalam basis
kualifikasi yang didimonstrasikan dengan pelatiah, pendidikan, atau latihan
formal.
4.
Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasrkan atas
kemampuan, yaitu pengambilan keputusan tentang seleksi dan promosi didasarkan
atas kualifikasi teknik ,kemampuan dan prestasi para calon.
5.
Bersifat tidak pribadi ( impersonalitas ), yaitu sanksi –
sanksi diterapak secara seragam dan tanpa perasaan pribadi untuk
menghindari keterlibatan denga kepribadian individual dan preferensi pribadi para anggota.
6.
Jejak karier bagi para pegawai, yaitu para pegawai diharapkan mengejar karier
dalam organisasi. Sebagai imbalan atas komitmen terhadap karier tersebut, para
pegawai mempunyai masa jabatan, artinya mereka akan dipertahankan meskipun
mereka kehabisan tenaga atau jika kepandaiannya tidak terpakai lagi.
7.
Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi ,
yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatan nya untuk keperluan pribadinya
termasuk keluarganya.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian di atas, pada bab ini dapat
dikemukakan beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:
1. Organisasi birokratis merupakan jenis
organisasi yang mempunyai karakteristik yang sesuai bagi sebuah masyarakat
industry, baik untuk lembaga pemerintah, maupun untuk organisasi usaha.
2. Ada dua pandangan dalam merumuskan birokrasi.
Pertama, memandang birokrasi sebagai alat atau mekanisme. Kedua, memandang
birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.
3. Dimensi-dimensi birokrasi lainnya juga
saling mempengaruhi satu sama lain dan menyebabkan organisasi menjadi lebh
birokratis pada dimensi-dimensi tertentu
DAFTAR PUSTAKA
Posts
0 comments:
Post a Comment