MAKALAH “DEMOKRASI”

Dosen : Adam Rasid, S. Sos, M. Si

                                                                                        Mata Kuliah : Kewarganegaraan

MAKALAH  KEWARGANEGARAAN

“DEMOKRASI”

 

DISUSUN OLEH:

1.    Eksanti Rahmi Ramadhani

2.    Harleni 

3.    Nengsih

4.    Mustiniati M.

5.    Sumarni

PRODI D4 ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Di Indonesai telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua itu sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan Demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan disana sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing.

Demokrasi merupakan salah satu bentuk / mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu, yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia.

B.   Rumusan Masalah

Dengan memerhatikan Latar Belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa Rumusan Masalah, yakni ;

1)      Apa definisi Demokrasi ?

2)      Apa saja manfaat Demokrasi itu ?

3)      Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam Demokrasi ?

4)      Apa Prinsip dan Parameter Demokrasi ?

5)      Apa jenis-jenis Demokrasi itu ?

6)      Bagaimana pelaksanaan Demokrasi di Indonesia ?

7)      Apa saja prinsip-prinsip Demokrasi yang berlaku secara Universal ?

8)      Apa itu Demokrasi sebagai Sistem Politik ?

9)      Apa itu Demokratisasi ?

10)  Apa itu Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ?

C.   Manfaat

Adapun manfaat dari makalah ini ialah agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan dan sebagai sarana media pembelajaran serta menambah wawasan pengetahuan.

D.  Tujuan

Berdasarkan manfaat diatas maka dapat diketahui dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut ;

1)      Untuk mengetahuii apa yang dimaksud dengan Demokrasi.

2)      Untuk megetahui jenis-jenis dan prinsip demokrasi di Indonesia.

3)      Untuk mengetahui perkembangan serta pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.

4)      Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Pengertian Demokrasi

Fenomena di mana rakyat memilih langsung pimpinan pemerintahan ini dikenal dengan istilah “ Demokrasi “. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata Demos dan Kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan Kratos artinya pemerintahan. Jadi, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

B.   Manfaat Demokrasi

Adapun manfaat Demokrasi yaitu ;

1)      Kesetaraan sebagai Warga Negara.

Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

2)      Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum.

Dibandingkan dengan pemerintahan yang lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentuka kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat.

3)      Pluralisme dan Kompromi.

Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga negara. Dan ketika kebhinekaan seperti itu terungkap, metode demokratis untuk mengatasi perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan pemaksaan atau pameran kekuasaan.

4)      Menjamin hak-hak dasar.

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis ; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri.

5)      Pembaruan kehidupan sosial.

Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokrasi mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial. Hal ini juga memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan / kekacauan pemerintahan yang biasanya mengikuti pemberhentian tokoh kunci dalam rezim non-demokratis.

C.      Nilai-Nilai Demokrasi

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata bagi setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup ( way of life ) dalam kehidupan bernegara. Maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan / norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai demokrasi membutuhkan hal-hal berikut :

1)      Nilai kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman hak dan kewajiban setiap warga negara.

2)      Sikap yang jujur dan berfikir sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, dan memerhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

3)      Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap serta tekad yang baik. Demokrasi membutuhkan kerja sama antar anggota masyarakat, untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.

4)      Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan didasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara.

5)      Demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai sebagaimana disebutkan yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan dengan cara kerja sama antar warga negara, maka setiap kuputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat yang adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.

D.  Prinsip Demokrasi

Prinsip Demokrasi menurut Robert A. Dahl ;

1)      Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur.

2)      Adanya hak memilih dan dipilih. Demokrasi berjalan apabila setiap warga negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat.

3)      Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.

4)      Adanya kontrol / kendali atas keputusan pemerintahan.

5)      Adanya kebebasan mengakses informasi.

6)      Adanya kebebasan berserikat yang terbuka.

Seperti yang dikemukakan diatas, di Indonesia prinsip-prinsip negara demokratis telah dilakukan, walaupun masih ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaanya.

E.   Jenis-Jenis Demokrasi

Demokrasi ada beberapa jenis yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaanya di berbagai kondisi dan tempat.

1)      Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat.

a.       Demokrasi Langsung.

Dalam sejarah Yunani, suatu tatanam demokrasi diawali dengan awalnya aspirasi rakyat yang disalurkan secara langsung, yaitu suatu pemerintahan dimana rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahannya tanpa melalui perwakilan / dengan kata lain bahwa dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

Demokrasi langsung dilaksanakan apabila ;

·         Ukuran negara relatif kecil ( sebesar kota ).

·         Jumlah penduduk relatif sedikit.

·         Adanya tempat yang memungkinkan untuk menampung rakyat.

·         Masalah negara belum terlalu rumit.

·         Negara hukum ( Rule Of Law ).

b.      Demokrasi Tidak Langsung / Demokrasi Perwakilan.

Disamping demokrasi langsung, terdapat demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat, menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang telah dipilih dan dipercaya. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.

c.       Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Pengawasan Langsung Dari Rakyat.

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Referendum diklasifikasikan menjadi 3, yakni ;

·         Referendung wajib.

·         Referendung tidak wajib.

·         Referendung konsultatif.

2)      Demokrasi  berdasarkan titik perhatian / prioritas.

Demokrasi berdasarkan titik perhatian / prioritas terdiri dari 3 jenis, yakni ;

a.       Demokrasi Formal.

b.      Demokrasi Material.

c.       Demokrasi Campuran.

3)      Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi.

a.       Demokrasi Liberal.

b.      Demokrasi Rakyat / Demokrasi Proletar.

4)      Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara.

a.       Demokrasi Sistem Parlementer.

b.      Demokrasi Sistem Presidensial.

F.    Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Ada 4 macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu  demokrasi liberal, terpimpin, dan demokrasi pancasila, demokrasi langsung pada era reformasi. Keempat demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan.

1)      Demokrasi Parlementer ( Liberal ) / (1945-1959).

Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negara.

2)      Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden.

3)      Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru (1956-1998).

Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin.

4)      Demokrasi Langsung Pada Era Orde Reformasi (1998-Sekarang).

Menurut Hutington ( Chaedar, 1998 ), reformasi mengandung arti “perubahan yang mengarah pada persamaan politik negara, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat. “ Pada reformasi dinegara kita sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi.

G.  Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Menurut Plato, ada 5 demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yakni ;

1)      Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan keadilan. Kemorosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi.

2)      Timokrasi, pemerintahan dijalankanu untuk mendapatkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang oleh sekelompok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja sehingga timbul Oligarchi.

3)      Oligarchi, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya rakyat sadar dan bersatu memegang pemerintahan. Timbullah Demokrasi.

4)      Demokrasi, pemerintahan secara demokrasi diutamakan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebebasan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan timbul kesewenang-wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak terbatas. Lalu timbullah prinsip Anarki.

5)      Anarki, pemerintahan anarki seorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau diatur lagi, karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau. Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah Tirany.

6)      Tirany, pemerintahan dipegang oleh seorang raja dan tidak suka terdapat persaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan diasingkan. Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan.

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perlaku yang menjadi tuntunan / norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat.

Nilai-nilai demokrasi membutuhkan hal-hal diantaranya adanya kesadaran dan bersikap jujur dan selalu berfikiran sehat. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap itikad yang baik, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaaan.

Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat warga negara yang memberikan peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

B.   Saran

 Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu adanya usaha dari semua warga negara. Yang paling utama tentu saja adalah ;

1)      Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.

2)      Mempraktekkan secara terus menerus atau membiasakannya.

Memehami nilai-nilai demokrasi memerlukan pembelajaran, yaitu belajat dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktikkan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sinim tetapi itu tidak mengundurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaiki dari hari kehari.

DAFTAR PUSTAKA

Zulhendri, Ferli. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Bandung : Alfabeta.

www.mediapustaka.com

Read More

Dosen : Dr. Haddad Syawal, M. Si

                                                                                        Mata Kuliah : Pancasila

MAKALAH  PANCASILA

“PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

BANGSA INDONESIA”

DISUSUN OLEH:

1.    Eksanti Rahmi Ramadhani

2.    Wahyuni M. Hambali

3.    Hasnani

4.    Rosmita

PRODI D4 ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Pancasila selain sebagai dasar Negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pancasila yang diterima dan ditetapkan sabagai dasar Negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Pembelajaran pancasila menjadi sangat penting, karena mengingat pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa di dalam pancasila mengandung jiwa yang luhur, nilai-nilai yang luhur dan sarat dengan ajaran moralitas.

Kadang kala nilai-nilai luhur yang ada dalam pancasila yang merupakan penjelmaan dari seluruh bangsa Indonesia tidak dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diabaikan sehingga akibat dari itu nilai-nila luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang. Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai pancasila demi kelestarianya.

Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi kelestarian nilai-nilai luhur pancasila, perlu ditanamkan dan atau perlu ada pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya lewat pendidikan pancasila untuk mahasiswa.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa.

Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki  yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD sementara Republik Indonesia tahun 1950 pancasila itu tetap tercantum di dalamnya.

Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa, dikehendaki sebagai Dasar Negara.

Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang  ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima Sila Pancasila.

B.     Penjabaran Nilai - Nilai Pancasila

1.   Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan adanya dasar Ketuhanan maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya.

Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya / kepercayaanya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Hal ini berarti bahwa, Negara Indonesia yang terdiri atas beribu - ribu pulau dengan lebih kurang 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama, menghendaki semua itu hidup tentram, rukun dan saling menghormati. Dengan demikian semua agama diakui di Negara Republik Indonesia, dapat bergerak dan berkembang secara leluasa.

Sila pertama pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” terdiri dari dua pengertian pokok yaitu :

·         Ketuhanan

            Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yakni Allah, zat Yang Maha Esa, pencipta segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Oleh karena itu Tuhan sering disebut juga “sebab yang pertama” yang tidak disebabkan lagi. Alam beserta kekayaanya seperti sumber-sumber minyak bumi, batubara, air dan lain-lainya merupakan ciptaanya. Demikian dengan makhluk hidup merupakan cipataan Tuhan juga.

·         Yang Maha Esa

            Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup.

2.   Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan beradab mengandung beberapa pengertian pokok diantarnya:

·         Kemanusiaan

Kemanusiaan berasal dari kata amnesia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh Tuhan manusia di karunia jasmani dan rohani, yang keduanya merupakan satu kesatuan serasi, yang sering disebut pribadi manusia.

·         Adil

Adil mengandung arti obyektif atau sesuai dengan adanya, misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Jadi, kita tidak subyektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih.

·         Beradab

Beradab berasal dari kata adab yang secara bebas berearti budaya. Dengan demikian beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Niali-niali budaya tidak lain ialah hal-hal yang luhur, yang dijunjung tinggi oleh manusia, yang karena luhurnya itu dijadikan pedoman, ukuran, atau tuntunan untuk diikuti. Kalau sesuai berarti baik, kalau tidak sesuai berarti tidak baik.

3.   Sila Persatuan Indonesia 

Dengan dasar kebangsaan (nasionalisme) dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa.

Paham kebangsaan kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling hormat-menghormati dan harga-menghargai. Paham kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah:

a.  Ke dalam, menggalang seluruh kepentingan rakyat dengan tidak membedakan suku atau golongan.

b.  Ke luar; tidak mengagungkan bangsa sendiri, namun dengan berdiri tegak atas dasar kebangsaan sendiri juga menuju kea rah hidup berdampingan secara damai, berdasar atas persamaan derajat antar bangsa serta berdaya upaya untuk melaksanakan terciptanya perdamaian dunia yang kekal; dan abadi, serta membina kerja sama untuk kesejahteraan umat manusia. Sila Persatuan Indonesia mengandung beberapa pengertian di antaranya:

·         Persatuan

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah, persatuan mengandung pengertian disatukanya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dengan perkataan lain, hal-hal yang beraneka ragam itu setelah disatukan menjadi sesuatu hal yang serasi, utuh dan tidak saling bertentangan antar yang satu dengan yang lain.

·         Indonesia

Yang dimaksud dengan Indonesia ialah dalam pengertian geografis dan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

4.   Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur Negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan”. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam pancasila sebagai sila ke empat dan dinamakan demokrasi pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurnianya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusywaratan/ perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasrkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain dari pada pikiran (rasio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan  rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pemebentukan pemerintah Negara termaksud dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. Oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat yang diitikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Keputusan berdasrakan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari separuh anggota yang hadir.

Sila  Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratn/Perwakilan mengandung beberapa pengertian diantaranya:

·              Kerakyatan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat, berkuasa. Hal ini disebut juga demokrasi yang berarti rakyat yang memerintah.

·              Hikmat Kebijaksanaan

Hikmat Kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesataun bangsa. Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh iktikad baik sesuai dengan hati nurani yang murni.

·              Permusyawaratan

Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Pelaksanaan dari kebenaran ini memerlukan semangat mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah, golongan dan pribadi.  Hal ini memerlukan pula iktikd yang baik dan ikhlas, dilandasi oleh pikiran yang sehat serta ditopang oleh kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan Negara mengalahkan kepentingan yang lain.

·              Perwakilan

Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan Negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah badan-badan perwakilan, baik di pusat seperti MPR dan DPR maupun di daerah yang berwujud DPRD. Keanggotaan badan-badan perwakilan itu ditentukan melalui suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.

5.   Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada  penghisapan, tidak ada penindasan, dan penghinaan, semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian diantaranya:

·              Keadilan Sosial

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakayta biasa pula.

·              Seluruh Rakyat Indonesia

Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di Negara lain.

C. Upaya Menjaga Nilai – Nilai Luhur Pancasila

Nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai – nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya – upaya tersebut antara lain :

1. Melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi;

2. Lebih memasyarakatkan pancasila;

3. Menerapkan nilai – nilai tersebut dalam kehidupan sehari – hari;

4. Memberikan sanksi kepada pihak – pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pancasila;

5. Menolak dengan tegas paham – paham yang bertentangan dengan pancasila.

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan makalah tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia maka tidak mustahil cita-cita negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat terwujud.

B.     Saran

Sehubungan dengan pentingnya pengamalan butir-butir pancasila, maka penulis menyarankan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai luhur pancasila mulai dari diri sendiri dengan kesadaran dan keteladan yang mungkin akan dicontoh oleh orang lain dan menjadi budaya yang positif bagi bangsa Indonesia serta mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa sesuai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil C.S.T, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: PT pradnya paramita.

Pangeran Alhaj S.T.S dan Surya Partia Usman, 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.

Setiady Elly M, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Srijanto Djarot, Waspodo Eling,dkk. 1994. Tata Negara Sekolah Menengah Umum. Surakarta: PT. Pabelan.

UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal

http://www.isomwebs.com/2011/makalah-pkn-pancasila/

http://www.isomwebs.com/2011/pancasila-sebagai-pandangan-hidup/

Read More